fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum fungsi dari peraturan kebijaksanaan adalah sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan, sering disebut dengan istilah “perundang-undangan semu”. fungsi penyelenggaraan pemerintahan

 
 Secara umum fungsi dari peraturan kebijaksanaan adalah sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan, sering disebut dengan istilah “perundang-undangan semu”fungsi penyelenggaraan pemerintahan  Atau dengan kata lain tidak dipisahkan antara kedudukan kepala negara (head of state) dengan kedudukankepala

Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tiga fungsi Hukum Administrasi, yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. 3. 28 Tahun 1999 44 3. Anggota. Hasil dari pelimpahan wewenang tersebut adalah. Penyelenggaraan pemilu memiliki fungsi dan tujuan tertentu bagi sebuah negara. ABSTRAK: bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang; bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya. : Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 49 analisis interprestasi yaitu hukum diindentifikasikan untuk dapat mengetahui dan menjelaskan fungsi pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten Tujuan penelitian untuk menejelaskan fungsi kinerja BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, hambatan-hambatan yang dihadapi BPD dalam mengoptimalkan kinerjanya dalam penyelenggaraan. Buku Manajemen Pemerintahan membahas mengenai pengelolaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. KOMPAS. Daerah harus memiliki hak untuk mendapatkan sumber keuangan, yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari. Tujuan penyelenggaraan pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (Service) dan pemberdayaan (empowerment), serta. 2. 37, No. 25 Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 4 Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah. enyelenggaraan pemerintahan suatu negara umumnya berpedoman pada peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. ibid. Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. ” Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa adalah suatau lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Keuangan; c. Supaya dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada salah satu pihak saja. Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 M Ilham Hermawan. Struktur Pemerintahan Desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya sendiri. penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah akan selalu bertumpu pada sistem pemerintahan demokrasi. Author. Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Salah satu keuntungan penerapan E-Budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah menjaga akuntabilitas publik dan mempermudah evaluasi. Keberadaan Pemerintah Daerah bisa teruji baik jika sudah menyelenggarakan pelayanan publik secara optimal. Mendorong peran aktif kelompok dan organisasi masyarakat. Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda. mendukung penyelenggaraan pemerintahan belum 15 Wu Zhicheng, “The In uence of Global Governance upon State Governance”, Social Sciences in China, V ol. Kepala Daerah merupakan kepala pemerintahan memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan dengan prinsip-prinsip demokrasi. menilai sejauh mana daerah otonom melaksanakan ketentuan penyelenggaraan pemerintahan sesuai fungsi dan kewenangannya yang telah diatur dalam undang-undang5. Freies Ermessen 39 BAB IV : ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK 41 1. Deskripsi tersebut menggambarkan bahwa hukum Administrasi meliputi: 1) pengaturan sarana bagi pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, 2) pengaturan. Peraturan itu memberikan petunjuk secara umum, dengan kata lain tanpa pernyataan dari individu warga negara mengenai bagaimana instansi pemerintahan APBN berfungsi untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pembaca Sekolahmuonline, berikut ini kami sajikan Contoh Soal Pilihan Ganda lengkap dengan jawabannya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X Bab 4 yang membahas tentang. Hukum Administrasi Negara merupakan sebuah bidang pengaturan hukum yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi suatu lembaga. Fungsi dan Tujuan Konstitusi Merujuk C. Tugas Pokok ANRI Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. (BPKP) jelas diperlukan untuk membantu Presiden mengendalikan seluruh pelaksanaan pemerintahan. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Padahal dalam penyelenggaraan pemerintahan selain harus berdasar pada the rule of law, juga harus memperhatikan the of ethics Dalam konsepsi the rule of law tercakup pengertian tentang kode hukum ( code of law ) atau kitab UU buku yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Hal tersebut sama dengan fungsi. beberapa fungsi hukum administrasi negara dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik memang sangat dibutuhkan antara lain fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan hukum yang ketiganya. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas. pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan pemerintahan. Namun demikian, format yang digunakan amat tergantung dari pilihan politik dan pendekatan yang digunakan. Belum optimalnya koordinasi pembangunan antar sektor dalam. P emerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya menjadi perwujudan dari fungsi pelayanan, pengayoman/pengaturan, dan fungsi pemberdayaan (pembangunan). b. 5. an. Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia Rika Marlina* * Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang,. Oleh karena itu, sebagai tolok ukur untuk menilai penyelenggara negara telah sesuai dalam menjalankan tindakannya dalam negara hukum, maka dapat menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. penyelenggaraan pemerintah yang baik. dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan berada pada presiden sebagai kepala pemerintahan; 2. FUNGSI : Penyelenggara. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia berpijak pada Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa. Konsep-konsep ini demikian pentingnya dan merupakan elemen dasar dalam penyelenggaraan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi; b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan dan fungsi pemerintahan kecamatan dalam pelaksanaan peran dan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Tugas dan Fungsi Pemerintah 31 3. 3 Aspek - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan . Dengan demikian maka kekuasaan pemerintah dapat dibatasi 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan. Menyelenggarakan rumah tan gganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang Pe-merintahan. 1. Pemerintahan adalah kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara mencapai tujuan negara dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. oleh segenap penyelenggara pemerintahan, sehingga proses pelaksanaan tugas dan fungsi segenap aparatur penyelenggara Negara dapat berjalan optimal melalui pengaturan bersama, dan kesepakatan bersama. Fungsi Pemerintahan Daerah Di Indonesia, pemerintah daerah dibagi menjadi tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD. Pemerintahan itu dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa (atau nama lain) dan perangkat desa. Pasal 94. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah. kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan karena kedua bentuk negara tersebut mengalami pergeseran menuju titik ekstrem yang berbeda. Untuk mengetahui fungsi-fungsi HAN dalam Pemerintahan. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia; 2. penyelenggaraan pemerintahan dan menyangkut pentingnya menjalankan tugas dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dengan menaati berbagai ketentuan, arahan dan peraturan perundang-undangan, memiliki hubungan kerja yang baik, serta harus. tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang dan Pasal 18B. bahwa. Implementasi otonomi daerah menggeser inklud dalam unit perangkat daerah otonom. Penyelenggaraan Kearsipan memiliki tujuan untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,. Siti Aisyah, M. Pasal 8 Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: a) menyusun kebijakan fiskal dan. Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah adalah pelayanan publik. penyelenggaraan pemerintahan yang berasal dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. dalam pemerintahan, pemisahan kekuasaan negara, serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dikemukakan dalam Pasal 18 UUD 1945 yang kemudian. Hak pemerintah daerah tersebut menurut UU No. beberapa fungsi hukum administrasi negara dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik memang sangat dibutuhkan. Dalam hubungan kepala daerah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan negara memiliki dua fungsi pemerintahan. 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Pasal 5 ayat (2) Undang. seperti asas, sistem, dan prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah, serta Tujuan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas : a. Penjelasan Umum Undang-Undang ini menyebutkan secara tegas: “Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari. , PERAN DAN FUNGSI HUKUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK GOVERNMENT. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang. terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Hal ini termuat dan diamanatkan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Badan Permusyawaratan Desa [2] atau yang disebut. Pembahasan ini tentang bagaimana etika, moral dan contoh. pemberdayaan kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa menurut undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan. Tertib Penyelenggara. Di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian besar berpijak padaFungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 5Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Sebagai kekuasaan eksekutif, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang. dengan sasaran pembangunan yaitu terwujudnya kelembagaan dan. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;Dengan demikian, fungsi pembentukan peraturan perundang- undangan tidak harus terpisah dari fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia berdasarkan kepada dasar negara Pancasila dan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa. Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo OLEH: Ressi Adivevianti 162020100054 Ilmu Administrasi Negara BAB I PENDAHULUAN 1. Hierarkis, yang memerintah di atas, kesetaraan diperintah di bawah hubungan. Proyek kereta cepat pertama di. 11 Pembinaan. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan: a. 15. Komisi De Monchy 41 2. TUGAS, WEWENANG, dan HAK. Permendagri No. Fungsi kegiatan pemerintahan di Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala. Perannya sangat mirip dengan peran auditor keuangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik secara efektif dan efisien kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 9. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan_pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dll. PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 2) Paham yang memberikan kekuasaan pada negara atau pemerintah untuk mencampuri kehidupan masyarakat, baik sebagai negara kekuasaan atau negara kesejahteraan. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. ac. Pelaksananya adalah Bank Indonesia selaku bank sentra yang diatur pada Pasal 23D UUD 1945. Bupati adalah Bupati Bone. bahwa. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut: a. Pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik-praktik korupsi. 21 3. Dalam fungsi primer, penyelenggaraan pemerintahan dibedakan sebagai berikut ini: a. Kepastian Hukum; b. Fluency (kefasihan/kelancaran), yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas/wawasan yang. 2. 13. Arti Fungsional Bestuur/Sturen adalah Fungsi Pemerintah, sedangkan Arti Struktural Bestuur/Sturen berarti keseluruhan Organ Pemerintah. Fungsi kementerian negara terbagi menjadi beberapa yaitu: Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian atau. HUKMY│Jurnal Hukum 63 Hukum Administrasi Negara dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Secara spesifik, fungsi Hukum Administrasi Negara dikemukakan oleh Philipus M. unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Manajemen pemerintahan daerah merupakan kebutuhan dalam penyelenggaraan. Menurut World Bank dan UNDP 46 . Ilustrasi Fungsi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Negara. 10. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib: menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati; menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhirmasa jabatan kepada Bupati; memberikan laporan keterangan. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan diperlukan untuk menggerakkan berbagai aktivitas pemerintahan, baik penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun. Fungsi Primer. 38 Pengawasan sebagai dimaksud dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang - undangan. Aries Djaenuri, M. Menurut Ridwan HR dalam Hukum Administrasi Negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik,. 113) Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi yakni fungsi layanan, pengaturan, dan pemberdayaan yang. 1 Latar Belakang Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menerangkan bahwa Desa. B. Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Kewenangan dan hubungan antarlembaga negara; 3. Fungsi dan Arti Penting Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Ridwan HR, mengemukakan fungsi dan arti penting AAUPB sebagai berikut:100 a. Serta meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan peran juga fungsi dari pihak DPRD. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/ daerah kabupaten/kota) di Indonesia. Baca juga: Tugas dan Fungsi. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi: a. Hukum Administrasi Negara adalah peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya sekaligus melindungi warga negara terhadap sikap dari tindak. Tugas dan Fungsi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) a. Sebab rentang kewenangan yang begitu besar menyebabkan konsentrasi pekerjaan penyelenggaraan pemerintahan menjadi terakumulasi pada institusi pemerintah pusat. Konsep e-Government di Indonesia diregulasi melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (cq. Tujuan desentralisasi adalah agar terwujudnya. Hadjon, yakni fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Ilustrasi: HOL. ac. KOMPAS. Dasar Negara di sini bisa juga diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi Negara. 1. AAUPB akan lebih baik lagi jika badan pemerintahan mengorientasikan dirinya pada norma-norma yang terdapat dalam AAUPB. 21, Jawa Barat, 45363. PERMENPAN NO 36 TH 2020 - JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH. Melalui Inpres no. PENGERTIAN SOP Administrasi Pemerintahan (SOP AP) standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuaiPemerintah daerah kabupaten/kota menyiapkan kebijakan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa ini terutama berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber dana, sarana pra sarana dan kebijakan lain yang bersifat teknis di tingkat kecamatan. Tugas Gubernur: 1. M. 2. Terkait dengan telaahan3. Otonomi daerah di Indonesia. Pada artikel ini GridKids akan mencari tahu tentang fungsi penyelanggaraan pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Menurut UU No. Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup Negara, ialah semangat, semangat para penyelenggara Negara, semangat para Pemimpin. Sama halnya dengan istilah pemerintah dan pemerintahan, istilah penyelenggara negara juga sering kita temui dalam ruang lingkup ketatanegaraan. I.